Analisis Yuridis Terhadap Pendelegasian Wewenang Dokter Kepada Perawat
Keywords:
Delegasi, Dokter, Perawat, UU, Tenaga KesehatanAbstract
Salah satu tujuan pengaturan keperawatan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan adalah untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepada perawat dan klien serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat namun, dalam implementasinya perawat dalam melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan tindakan yang diperoleh dari pendelegasian wewenang, profesi perawat kurang justru kurang mendapat pelindungan dan kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang meneliti tentang analisis yuridis terhadap pendelegasian wewenang dokter kepada perawat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dengan tipe penelitian kepustakaan.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dalam pelaksannya memiliki ada beberapa faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pendelegasian wewenang dokter kepada perawat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yaitu faktor sumber daya manusia, pelayanan optimal kepada masyarakat dan juga ada kendala dalam aturanya hal ini tidak sesuai dengan tujuan hukum. Pelimpahan wewenang dapat diperoleh melalui 2 (dua) cara yaitu mandat dan delegasi
References
Alamsah Dkk, Nandang, Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan, Bandung: Unpad Press.
Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Jakarta: Kencana Prenada Media 2009.
Aminanto, Kif, Bunga Rampai Hukum, Jember : Jember Katamedia, 2018.
Atmasasmita, Romli Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
Bakri, Pengantar Hukum Indonesia, Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016.
Effendy, Marwan , Teori Hukum; dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana, Jakarta: Referensi, 2014.
Effendy A’an dan Freddy Poernomo, Hukum Administrasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
Faisal, Ilmu Hukum; Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir, Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
Fendri, Azmi, Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Mineral Dan Batu Bara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
Fitnasari, Inang Memahami Esensi Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Malang: Madza Media, 2021.
Fitnasari, Inang, Kekuatan Hukum SOP Praktik Kedokteran Dalam Pembuktian dan Alat Bukti Malpraktik Medis,Malang: Madza Media, 2021.
Frank, Jerome, Hukum dan Pemikiran Modern, Bandung : Nuansa Cendikia, 2013.
Friedmann, Legal Theory, London : Fourth Edition, Stevens and son Limited, 1960.
Fuady, Munir, Hukum tentang Pembiayaan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
Fuady, Munir, Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat, Jakarta, Kencana, 2011.
Ganjong, Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum, Bogor: Galia Indonesia, 2007.
Hakim Lukman, Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah, Malang: Setara Perss, 2012.
Herning, Tunjung, Sitabuana, Berhukum Di Indonesia, Jakarta: Konstitusi Perss.
Hidjaz, Kamal, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Makassar: Pustaka refleksi, 2010.
HR, Ridwan Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
Ilmar, Aminuddin, Konstruksi Teori Hukum, Makassar: Hasanuddin University Press, 2016.
Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
Jaya, Makmur Yahya, Pelimpahan Wewenang & Perlindungan Tindakan Kedokteran Kepada Tenaga Kesehatan Dalam Konteks Hukum Administrasi Negara, Bandung: Refika Aditama, 2020
Hasil Penelitian :
Argandhy, Wahyuntoro, Kelalaian Medis yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 365 K/PID/2012, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, 2014.
Buamona, Hasrul, Tanggung Jawab Pidana Dokter Dalam Kesalahan Medis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2014.
Christianto, Yessie, Pelimpahan Wewenang Dokter Kepada Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Di rumah Sakit Menurut Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Administrasi Negara (Program Pasca Sarjana Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2009)
Muhtadi, Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Tindakan Medik Kepada Perawat Di Puskesmas, Tesis Progran Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2013.
Pattypeilohy, Aning, Kekuatan Hukum Pelimpahan Wewenang Dari Dokter Kepada Ners Ditinjau Dari Aspek Pidana dan Perdata, Tesis Progran Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya, 2017.
Yani, Sri, Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Dalam Pelimpahan Kewenangan Pada Tindakan Kedokteran, Tesis Progran Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2020.
Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/ Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Sainun Sainun, Rohman Hakim, Yahman Yahman, Hermawan Hermawan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
